Konsoldisasi Pengawasan Bawaslu Se-Sulteng, Bawaslu Buol Samakan Persepsi dan Komitmen Siap Kawal Pilkada 2024

BUOL, Bawaslu Kabupaten Buol - Bersama dengan Jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Buol, Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol turut menjadi peserta dalam kegiatan Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Best Western Coco Hotel Kota Palu, Jum'at (13/9/2024).

Secara resmi kegiatan yang menghadirkan 880 peserta, terdiri dari Bawaslu Kabupaten/Kota bersama dengan jajaran Panwaslu Kecamatan yang berasal dari 13 Kabupaten/Kota se-Sulteng, stakeholder, media serta tamu undangan lainnya ini sendiri, dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun.

Dalam kesempatannya, Nasrun mengatakan bahwa pengawas pemilu harus menyiapkan mental dan profesionalitas yang tinggi terutama kepada jajaran pengawas kecamatan (Panwascam) sebagai ujung tombak pengawasan dilapangan.  

“Kehadiran teman-teman diacara ini sangat penting. Sebagai ujung tombak harus sering diasah dan salah satu caranya adalah dengan menyamakan persepsi dalam menghadapi tahapan pemilihan,” terangnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Buol, Karianto, menegaskan komitmen jajaran Bawaslu Kabupaten Buol untuk bekerja lebih profesional dalam mengoptimalkan pengawasan tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Buol.  

Berbagai strategi pengawasan telah disusun dan disipakan dengan mempertimbangkan kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Strategi pengawasan telah kami susun dengan memetakan kerawanan dan melakukan deteksi dini tehadap potensi kecurangan," terang Karianto.

Selain itu kata Dia, Bawaslu Kabupaten Buol juga secara intensif melakukan evaluasi dan menginventarisir hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-kabupaten Buol.

"Koordinasi serta kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat juga kami lakukan untuk mengoptilmalkan pengawasan dan pencegahan pelanggaran mewujudkan Pilkada yang aman, damai dan lebih transparan." Demikian Karianto.