Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD kembali menyeruak, dengan dalih efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Namun, jika ditinjau dari perspektif sosiologis, terutama dalam konteks daerah seperti Kab. Buol Prov.

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dalam diskursus demokrasi Indonesia.

Buol – Sebanyak 14 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu Kabupaten Buol mengikuti Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 Kelas C yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Baw

Rabu, 15 Juli 2026, Anggota Bawaslu Kabupaten Buol Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Ismajaya, menghadiri kegiatan Sosialisasi Masalah Gempa Bumi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buol di Aula Pobokidan Lantai

Buol, Rabu, 15 Juli 2026 – Pimpinan Bawaslu Kabupaten Buol Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Moh.